Urusan Moral Bukan Domain Pemerintah?
April 20th, 2010 | Author: Nurul Huda
JPPR mulai menampakkan baju sebenarnya, baju pembobrokan moral bangsa.
“JPPR: Urusan Moral Bukan Domain Pemerintah”, sebagai judul dari komentar Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masyukurudin Hafidz kepada detikcom, Minggu (18/4/2010) terkait Usulan Mendagri Gamawan Fauzi soal larangan pezina untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Sebagaimana diberitakan di www.detik.com, Minggu, 18/04/2010, Masyukurudin Fafidz : “Sebagai Mendagri, tidak tepat menjadikan perzinahan sebagai syarat karena hal itu menjadi urusan moral yang bukan domain pemerintah”.
Dan tampaklah nyata bahwa Masyukurudin Hafidz menyetujui adanya pembobrokan moral (dan akhlaq) bangsa ini, padahal kalau ini dimaklumi, akan jadi tambah parah seperti apa bangsa ini. Kasus bobobroknya moral bangsa sudah jelas menjadi rahasia umum, dan bagaimana jika mereka dijadikan pimpinan?
Topik ini dikemukakan sebagai bahan diskusi, reply via comment.
Wallahu A’lam.
Posted in Uncategorized