Gaduhnya Pelaksanaan USBN 2019

Baru – baru ini teman – teman operator madrasah di sedang ramai membicarakan tentang teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang akan menggunakan sistem komputer. Meski kabarnya menggunakan sistem offline, namun kabar USBN berbasis komputer atau disebut dengan USBN-BK ternyata tetap membuat “gaduh” dan bahkan kelabakan para operator madrasah. Pasalnya, untuk kebijakan tersebut dirasa sangat tergesa – gesa dan cenderung memaksa. Bagaimana tidak, untuk UNBK dan UAMBN-BK saja masih banyak yang merasa keberatan. Bukan tanpa alasan keberatan tersebut disebabkan banyak faktor, salah satunya sarana atau perangkatnya.

Terkait keterbaatasan perangkat memang bisa disiasati dengan pelaksanaan 3 sesi, jadi jumlah peserta ujian dibagi 3. Bahkan tidak sedikit sekolah / madrasah yang menumpang sekolah / madrasah lain. Namun jika untuk USBN-BK, apakah mungkin opsi tersebut dilakukan mengingat banyaknya jumlah mata pelajaran.

Di tengah – tengah kesimpang-siuran kebijakan tersebut, hingga tulisan ini dibuat para operator madrasah juga belum mendapatkn kejelasan bahkan sosialisasi resmi serta launching aplikasi yang nantinya akan digunakan. Dalam postingan ini saya mencoba memberikan informasi resmi dari Kementrian Agama Republik Indonesia melalui surat bernomor 97:.A/Dj?Dt.I.I.1/PP.01/02/2019.

Dalam surat yang tertanggal 01 Februari 2019 tersebut disampaikan beberapa hal, antara lain :

  1. Tim Teknis Kanwil melakukan download aplikasi USBN-BK
  2. Tim Teknis Kanwil menyebarluaskan aplikasi USBN-BK sampai ke tingkat madrtasah di wilayahnya (madrasah tidak boleh download sendiri dari laman link USBN)
  3. Memandu/ membimbing madrasah dalam penggunaan aplikasi USBN-BK, baik pada saat simulasi maupun pada pelaksanaan ujian di madrasah
  4. Memandu/ membimbing penyelesaian masalah yang mungkin dihadapi saat menggunakan aplikasi
  5. Melakukan koordinasi secara intensif dengan tim helpdesk pusat, helpdesk kab/kota dan proktor madrasah dalam rangka meminimalisir timbulnya masalah pada penggunaan aplikasi.
  6. Aplikasi USBN-BK akan dikirim melalui Bidang Penma/Pendis pada Kanwil Kementrian Agama Provinsi masing – masing.

Nah demikian isi dari surat yang ditanda-tangani Direktur KSKK Madrasah, A. Umar. Mengkritisi point nomor 3 dan 6, bahwa sebaiknya aplikasi USBN-BK harus disiapkan dengan baik dan segera disosialisasikan ke proktor madrasah. Karena biar bagaimana pun proktor madrasah adalah ujung tombak pelaksana kebijakan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *